permasalahan otonomi daerah dan solusinya. III - 4. permasalahan otonomi daerah dan solusinya

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia | April 2007, p 67-86 Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat Akhmad Solihin1 dan Arif Satria2 Ringkasan Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara di era globalisasi saat ini adalah kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Korupsi dan Dampaknya pada Daerah. Dalam hal ini terlihat bahwa otonomi daerah, merupakan manifestasi kemauan politik untuk meningkatkan pelayanan publik (Diamar, 2003:1). Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus. 3172) Dina Amelia (218. Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian dan Perubahannya 10 4. Mengetahui manfaat otonomi daerah untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia. com - 29 April 2021. Alokasi dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 naik 23 persen dibanding pada 2011. Padahal. Meulaboh dan daerah sekitarnya, dengan korban tewas mencapai lebih dari 112. Tjahjo mengemukakan, terdapat lima permasalahan krusial penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda). 23. November 2, 2020 by Alif Rozaq Amrullah in Pendidikan. Menentukan strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah keamanan di Tanah Papua dengan mengakhiri aksi-aksi kekerasan oleh siapa pun dan dengan motif apa pun tidak mudah. Daerah Penelitian Studi Otonomi Daerah oleh SMERU, 2000-2002 2 2. 3. Permasalahan keempat adalah dikeluarkannya kelender pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di awal tahun pelajaran baru. tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah, melalui pemberlakuan Asas Desentralisasi (daerah otonom) dan Asas Dekonsentrasi (wilayah administratif) sebagai dasar pelaksanaan sistem Otonomi. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi. Hal tersebut juga berlaku di negara Indonesia. Soal. Ide desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya bukan hal baru di Negara Indonesia , Tapi melainkan adalah merupakan Bahan baru Stok lama ,. ISBN: 978-602-72593-5-5. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, 157. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. com - Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan. Mereka meminta dukungan kepada DPD untuk percepatan Daerah. Di samping itu otonomi daerah juga diakui sebagaiOTONOMI DAERAH DAN PENDIDIKAN 1 . Standar Pelayanan Publik. ke rukunan dan ketahanan sosial yang kokoh, menjadikan pelak sanaan otonomi daerah memberi dan meningkatkan kesejah tera an rakyat yang optimal (Sutopo JK. Masalah Otonomi Daerah Sejak dicanangkannya otonomi daerah pada tahun 2000, melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 205 buah yang terdiri dari 7 provinsi, 164. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro. Uniknya, hubungan pusat dan daerah. A A A. Lukman Irwan, Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Goodvernance di Indonesia 91 diundangkannya Undang-Undang No. Dalam buku Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal (2015) karya Masrizal dan teman-teman, masalah sosial merupakan permasalahan yang muncul dalam masyarakat,. UUD 1945 sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat mengenai pedoman hukum otonomi daerah. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah,. OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Junaidi Arsyad Dosen FITK UIN Sumatera Utara Jalam William Iskandar Pasar V Medan Estate – Medan Sumatera Utara e-mail: junaidiarsyad1976@gmail. RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) telah ditetapkan indonesia yang memuat 112 kawasan dengan dua pertimbangan utama (regionalisasi dan kawasan pemerataan). Kesenjangan harus diminimalisir dengan kemudahan akses sehingga antar wilayah akan mudah untuk memeratakannya. 1 Jimly Asshiddiqie, Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah, diakses 18 April 2013 jam 19. Kata kunci: Otonomi, desentralisasi, pemerintahan, daerah Abstractmasalah-masalah yang ada di Papua terutama permasalahan yang terkait dengan masyarakat Papua. Kata kunci: Otonomi, desentralisasi, pemerintahan, daerah AbstractSolusi Permasalahan Kepariwisataan Bali Melihat permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan dalam berbagai kegiatan dan langkah-langkah nyata untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut. Menurut Hukum Tata Pemerintahan Negara atau Hukum Administrasi Negara Otonomi Daerah merupakan suatu kewenangan daerah untuk menjalankan pengaturan, penetapan, penyelenggaraan, pengawasan, pertanggungjawaban Hukum dan Moral dan Penegakan Hukum. Pemilihan kepala© 2003 Digitized by USU digital library 4 4. sengketa tapal batas. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. 2. "Pertama, problem perspektif dan paradigma. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. 1. P. Pengertian Kesenjangan Sosial – Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi dimana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Penerapan Otonomi Daerah Masih Temui Banyak Masalah. com - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. 198 km 2 Tuvalu dan Nauru : 26 km 2 dan 21 km 2. Namun, proses penyelesaian. Oleh: Jamson Siallagan Sistem otonomi daerah sebenarnya memberikan langkah positif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Dilihat dari penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki. Dengan demikian menurut hitungan waktu, sejak tahun 2010, Indonesia telah memasuki dasawarsa pertama proses reformasi desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga diikuti dengan otonomi Desa telah berlangsung sekitar 4 (e mpat) tahun. 00 WIB . Skola. Eraku, M. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Penulis juga menawarkan beberapa solusi dan regulasi yang dapat membantu mengatasi masalah korupsi. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Mengetahui permasalahan otonomi daerah yang dihadapi Indonesia. Dengan demikian menurut hitungan waktu, sejak tahun 2010, Indonesia telah memasuki dasawarsa pertama proses reformasi desentralisasi dan otonomi daerah. lain di belahan dinua ini, namun di sisi lain memunculkan 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu: meningkatnya. Kata kunci: Perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah, UU No 33 Tahun 2004 PENDAHULUAN Awal tahun 80-an, pemikiran tentang perlunya undang-undang yang. 10 4. Banyaknya kasus yang. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari. Pemerintah daerah seakan-akan jadi raja-raja kecil yang memiliki kuasa berlebih dari otonomi dan seperti tidak bisa diintervensi pusat. Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini dinilai banyak kalangan masih jauh dari harapan dan berkesan ”angger mlaku”. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Otonomi daerah mempunyai dampak positif yang lebih banyak dari nampak negatif. Penelitian oleh Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012) menunjukkan bahwa pemerintah daerahPenyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi khusus di Papua sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dan otonomi khusus Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai solusi politik, solusi hukum, dan solusi mewujudkan kesejahteraan untuk menyelesaikan pergolakan keamanan yang menginginkan pemisahan dari NKRI,. dan sumberdaya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (level nasional) ke tingkat yang lebih rendah (level Sub-Nasional). Pada 2012, pemerintah akan mengucurkan dana Otsus sebesar Rp 3,83 triliun untuk Papua dan Rp 1,64 triliun untuk Papua Barat. 11. berhadapan dengan DPR, karena kewenangan politik DPD terbatas pada persoalanan otonomi daerah, pemekaran daerah, SDA daerah dan hubungan anara pusat dengan daerah. Penerapan otonomi daerah menjadi salah satu wujud demokratisasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam merespon. Penerapan Otda yang dilakukan sejak 1999 juga memberikan kepala daerah terpilih berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Adanya gejala etnosentrisme atau sikap kedaerahaan yang semakin kuat. Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai bahwa hingga saat ini. Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara inginTujuan dari artikel ini untuk memberikan gambaran mengenai penerapan staregi politik ekonomi Islam serta mengeloaborasinya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan Kesejahteraan dan. Otonomi daerah. Dimana pada masa pubertas inilah setiap individu dianggap telah memasuki masa remaja. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih. Kesalapahaman Terkait Kebijakan Otonomi Daerah. Belum semua daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sesuai dengan RTRW Nasional. Memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-25 BPKP, pada hari Rabu (28/05), bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja yang berlokasi di komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Perwakilan. JAKARTA – Kamis (7/4), Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan Badan Penelitian Pengembangan (BPP) Kemendagri. Jenis asas yang satu ini merupakan asas yang meruntuhkan asas sentralisasi di Indonesia sekaligus menjadi asas yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Utomo, Warsito. Otonomi daerah. Hal seperti ini membawa masalah bagi daerah, dan berpikir bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. 4 Saat ini menjadi Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan kepolisian; dan d. (4115155591) Layli Shafira ( ) Meilia Intan ( ) Nidya Khansa Fadh ( ) Nuzulia Indah S. Di suatu daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. 000. DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI DI TIGA DAERAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT)1 FRENADIN ADEGUSTARA, SYOFIARTI, TITIN FATIMAH. , Ph. Tujuan nya tidak lain untuk memangkas kesenjangan antara pemerintah pusat dan ekonomi baik dari aspek politik maupun ekonomi. Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, tindakan. Data Badan Pusat Statistik (PBS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Masalah yang Dipersoalkan Sebagaimana disinggung diatas bahwa daerah pemekaran seringkali menjadi “lahan bisnis” banyak pihak. Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Dalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. dengan pengelolaan kelautan, tentunya menyulitkan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Daerah perlu memiliki acuan dan pedoman dalam pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Hasilnya cara ini pun menular ke daerah-daerah dan berkelanjutan. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Hal seperti ini membawa masalah bagi daerah, dan berpikir bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. 20201. KOMPAS. Hal ini berarti bahwa kepada daerah diberi wewenang dan tugas untuk merencanakan, menggali dan mengupayakan potensi dan sumber keuangan sendiri sesuaiDesentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. Asas Desentralisasi. Faktor Masyarakat. saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan. Korupsi harus dijadikan musuh bersama yang tak bisa dimaafkan. Pertama, korupsi di daerah. Seiring berjalannya reformasi selama. Bagan Konsepsi Pemberantasan Korupsi dalam Otonomi Daerah. Harus diperhatikan pula, kekhususan dan keragaman yang ada di masing-masing daerah. Tujuan Otonomi Daerah. Berbagi dan Adil), sehingga setiap permasalahan dalam pelayanan pemerintah daerah dap at terdeteksiHARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH SEBAGAI EFEKTIFITAS SISTEM PEMERINTAHAN. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban. 19 Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah di Indonesia. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap. Sebelum ini, pemilu terakhir digelar pada 2019. Diperbarui 21 Okt 2022, 20:20 WIB. Dapat dicatat dari Masalah dalam keberagaman masyarakat. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Artikel ini membahas penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jika dikelompokkan berdasarkan isu, permasalahan-permasalah perbatasan di Indonesia ini terdiri dari: isu batas teritorial yang belum. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan tersebut antara lain: Adanya eksploitasi pendapatan daerah;. politika, vol. Perasaan “sangat berkuasa” bagi seorang Penguasa Daerah telah memunculkan dan menumbuh-suburkan prilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerah. Oentarto Sindung, Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah :Permasalahan dan Tantangan, makalah, disampaikan oleh Pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang , 27 November 2002, Jakarta. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. UU No. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah), LIPI. 2. 198 km 2 Tuvalu dan Nauru : 26 km 2 dan 21 km 2. 22. com - Otonomi daerah (Otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. Yang diolah oleh pemerintah daerah masing-masing dan masyarakat pun ikut berpartisipasi. Langkah yang dapat diterapkan yaitu dengan membina dan mengatur karyawan melalui program penilaian maupun perencanaan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. 32 TAHUN 2004 (Tinjauan Teoritis) I MADE MURJANA STIE AMM Mataram e-mail: Made murjana [email protected] kewajiban lain yang di atur dalam perundang-undangan. N0. Kekurangan Otonomi Daerah. OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam 1. A. 3. Betapa tidak, penyusunan rancangan ini terjadi di tengah fenomena Lampung—yang menjadi viral karena. Hendarsin (dalam Maudiawan Mubarak, Rulhendri, Syaiful, 2020:2) menyatakan bahwa beton masuk ke dalam jenis perkerasan kaku (rigid pavement) karena menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya dan memungkinkan untuk menggunakan tulangan sebagai elemen penguat beton. Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yangsemula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal yang harus diketahui bahwa desentralisasi fiskal dalam era otonomi daerah di Indonesia yaitu desentralisasi fiskal dalam sisi pengeluaran (expenditure) dibiayai terutama dana transfer daerah. “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI” 2. Dengan demikian, legitimasi konstitusionalSebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakanlandasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan tersebut antara lain: Adanya eksploitasi pendapatan daerah. Tentang LUAS WILAYAH “ daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu daerah atau negara, dalam mana kekuasaan daerah atau negara berlaku atas seluruh. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PILKADA I. penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah (Wilson, 1989:27-28). Good governance sebenarnya adalah impian dari semua negara di dunia, yaitu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Problem dan Solusi Hukum Otonomi Daerah Eksploitasi Pendapatan Daerah. Faktor Aparat Penegak Hukum. Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Pasal 18 Ayat 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Dengan demikian, desentralisasi fiskal sebagai esensi dari otonomi pengelolaaan fiskal harus diorientasikan pada kebebasan untuk. Masyarakat desa dapat mengembangkan nasib mereka sendiri, hal ini memberikan peluang untuk peningkatan taraf perekonomian desa, dengan memanfaatkan kekuasaan desa yangTentunya dengan banyaknya pilihan apps akan membuat kita lebih mudah untuk mencari juga memilih apps yang kita sedang butuhkan, misalnya seperti Permasalahan Otonomi Daerah Dan Solusinya. BAB 1. Masalah sosial dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. . Pelaksanaan otonomi daerah di. 22 of 1999 on Regional Autonomy, there has also. 2023 BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak Daerah 10 Persen di Restoran Tokosa Motor Festival Musik Tradisional Nias Barat Sukses dan Meriah Lake Toba Writer Festival 2023 Digelar di Samosir Pemkab Samosir bersama Usaid Erat. Dan terdapat pula pada PP No. Tujuannya adalah penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. Berdasarkan penjabaran dari Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 dapat diuraikan bahwa isu strategis yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik adalah antara lain : 1. Kecemburuan sosial. D.